Home Hukrim Kapolres TTS Sebut Penegak Hukum Mandul, Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Masih...

Kapolres TTS Sebut Penegak Hukum Mandul, Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Masih Tinggi

310
0
SHARE

Kapolres TTS bersma Kajari Soe dan Ketua DPRD (foto erik sanu

Soe, terasntt.com — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten TTS terus meningkat. Kapolres setempat, AKBP Ari Sandi S.IK menyebutnya ini akibat penegak hukum mandul.

Hal ini disampaikannya dihadapan peserta launching situasi Catahu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Soe, Rabu (15/1/2020).

Meski baru hitungan bulan menjabat sebagai Kapolres TTS, namun Sandi sangat konsen terhadap masalah perempuan dan anak.

Menurutnya polisi adalah ujung tombak penegakan hukum dalam kasus kasus yang mengorbankan perempuan dan anak karena itu setiap kasus harus diproses.

Lanjutnya, penangan kasus – kasus seringkali mandek dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena penegak hukum mandul dan tidak banyak melakukan action.

” Saya mau katakan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapat perhatian semua pihak terutama penegak hukum, mengapa saat ini kasus – kasus tersebut meningkat, karena penegak hukum mandul tanpa aksi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kajari TTS, Fachrizal SH.MH mengatakan, pihak Kejaksaan telah mengambil kebijakan, bahwa suksesnya penanganan hukum bukan karena banyaknya aparat tapi harus memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan karena itu perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diberikan tuntutan yang tinggi saat memasuki proses penuntutan di kejaksaan.

Sementara Ketua DPRD Marcu Buana Mbau, mengatakan secara lembaga mendukung apa yang sudah dilakukan oleh YSSP dan juga pihak penegak hukum dan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait.

Salah satu isu penting yang diatur dalam undang – undang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan undang undang perlindungan anak. Bahkan pemerintah menetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari dua undang – undang tersebut sebagai bukti perhatian serius pemerintah terhadap perempuan dan anak.

Komitmen itu juga telah dinyatakan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baik di Propinsi mauapun Kabupaten/Kota dan juga unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian

Untuk wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berbagai peraturan baik peraturan maupun keputusan bupati dibuat dan perlu diapresiasi karena itu merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah daerah.

Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) TTS yang dinakhodai Ir Rambu Mella Atanau telah bekerja untuk isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 1995 dengan berbagai upaya pencegahan, penanganan dan pendampingan.

Data yang dirilis YSSP sejak tahun 2015 hingga 2019 baik KDRT maupun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Sementara itu penyelesaian kasus kasus tersebut hingga pengadilan masih sangat rendah karna penyelesaian dalam keluarga masih diutamakan.(sys)

Berikan Komentar Anda.