Home Daerah 2017, Pemkot Kupang Tak Anggarkan Gaji Guru SMA/SMK

2017, Pemkot Kupang Tak Anggarkan Gaji Guru SMA/SMK

1183
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

KUPANG, Tersantt.com — Anggaran murni APBD 2 Kota Kupang tahun anggaran 2017 tidak mengalokasikan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi guru SMA dan SMK. Gaji dan tunjangan guru tersebut akan dialihkan ke Provinsi bersamaan dengan pengalihan kedua lembaga pendidikan menengah atas tersebut.

Demikian kata Plt. Walikota kupang, Yohana Lisapally ketika menjawab pertanyaan Fraksi PDI tentang alokasi anggaran murni 2017 untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagu guru SMA/SMK dalam sidang paripurna, Selasa (22/11/2016).

Sebelumnya dalam paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi PDIP, Senin, (21/11/2016), Adrianus A. Talli meminta penjelasan pemerintah tentang pengurangan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, sebesar Rp 262, 819 miliar atau 37, 12 persen.

” Apakah kondisi ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), pengurangan jabatan struktural atau kondisi lainnya pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang,” katanya.

Menanggapai pertanyaan itu, Lisapally menjelaskan, bahwa adanya pengurangan pada belanja pegawai terutama belanja gaji dan tunjangan untuk guru SMA/SMK.

Sebagaimana diketahui bahwa Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah dialihkan ke Pemerintahan Provinsi pada awal tahun 2017, sehingga Pemerintah Kota Kupang tidak menganggarkan sejumlah belanja tidak langsung.

” Tahun 2017 SMA dan SMK akan diahlikan ke Provinsi sehingga anggarannya tidak dibahas,” tegasnya.

Sementara, alokasi anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa Politk dan Perlindungan Masyarakat yang tidak terdapat dalam peraturan daerah (Perda) tetepa

Kota Kupang tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat akan tetap dianggarkan karena kedua lembaga itu masih menjadi bagian dari perangkat daerah Kota Kupang.(raf)

“Kita masih mengalokasikan karena instansi ini masih bagian dari perangkat daerah.” Jelas Lisapally.(raf)

Berikan Komentar Anda.