oleh

1 Agustus, Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta, Pemprov NTT : Berdasarkan Hasil Kajian

Kupang, teras-ntt.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp. 3.750.000 per orang per tahun. Penetapan tarif yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 bagi wisatawan lokal dan asing tersebut telah melalui hasil kajian akademik dan ahli lingkungan. Sedangkan untuk pulau Rinca dan pulau-pulau disekitarnya tarif tersebut tidak diberlakukan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Drs. Sonny Zet Libing, M.Si didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, SE saat jumpa pers di lantai 1 Kantor Gubernur NTT, Senin (4/7/2022).

“Pemerintah Provinsi meminta tim ahli dari IPB Bogor, Universitas Indonesia (UI), dari Undana dan dari ahli lingkungan untuk mengkaji carrying capacity di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Daya dukung dan daya tamping. Hasil kajian itu menunjukkan, yang pertama, terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di kedua pulau ini. Karena itu, perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan ataupun jasa ekosistem ini. Yang kedua, perlu dilakukan pembatasan kunjungan di kedua pulau ini. 200 ribu per tahun. Selama ini dia bisa mencapai 300-400 ribu wisatawan. Hasil kajian menunjukkan untuk menjaga kelangsungan hidup Komodo ini, jumlah kunjungan dibatasi . Ketiga, Perlu adanya biaya untuk membiayai konservasi di dua Pulau ini. Angka hasil kajian adalah 2,9 juta sampai 5,8 juta per orang untuk menutupi biaya konservasi. Pemerintah Provinsi menghitungnya kemudian mengambil range tengah menjadi Rp. 3.750.000 per orang per tahun. Pertanyaan kemudian muncul, untuk apakah uang Rp3.750.000 itu. Biaya Rp.3.750.000 yang ditarik dari biaya masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar ini nantinya akan digunakan untuk biaya konservasi, biaya pemberdayaan masyarakat lokal, biaya peningkatan capacity building bagi pelaku Pariwisata di kedua pulau itu. Selain itu untuk biaya monitoring dan pengamanan. Anda tahu siapa yang bisa memastikan kalau orang datang dari belakang bukan dari depan. Siapa yang bisa memastikan bahwa orang menyelam, siapa yang bisa menjamin keamanan perburuan liar, illegal fishing, kebakaran, pelayanan kesehatan karena banyak wisatawan yang meninggal karena jantungan tapi tidak ada petugas kesehatan disitu. Biaya itu juga untuk memenuhi ketersediaan kamar mandi, WC, air minum, pengelolaan sampah karena sampah disana berserakan dimana-mana. Kita butuh uang itu untuk membiayai itu. Biaya itu juga dipakai untuk promosi dan dipakai juga untuk PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PAD bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” jelas Sonny.

Lebih lanjut mantan penjabat Bupati Manggarai ini kembali menjelaskan bahwa selama ini tiket masuk Rp. 7.500 bagi wisatawan dalam negeri dan Rp150–an ribu untuk wisatawan luar negeri terlampau murah. Akibatnya konservasi, pengamanan, pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Kemudian amilitas tidak dipenuhi, pelayanan kesehatan tidak dipenuhi, sampah tidak dikelola dengan baik.

“Dana ini bukan untuk PAD saja tapi item-item yang sudah saya sebutkan tadi. Pemerintah Provinsi NTT tidak hanya memikirkan hari ini. Dua konsep pembangunan Pariwisata kami. Community base tourism atau membangun Pariwisata dengan melibatkan masyarakat dan sustainable tourism atau membangun Pariwisata dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kita tidak hanya memikirkan hari ini tapi kita memikirkan masa depan bagi anak cucu kita. Karena itu dua konsep ini kami jaga. Sebagai Kadis Pariwisata harusnya memikirkan bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya tapi menurut saya tidak. Kita harus menjaga keseimbangan. Wisatawan yang datang kita batasi tapi pada saat yang sama kita menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira itu poinnya,”ungkap Sonny.

Ditanya terkait kebijakan penetapan tarif masuk TN Komodo yang berdampak kepada penurunan para pengunjung, Sonny menjelaskan bahwa pihaknya optimis kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo tetap ada, karena pemberlakukan tarif baru ini hanya untuk dua pulau, yakni pulau Komodo dan Pulau padar.

“Setiap kebijakan pasti awalnya akan memunculkan perdebatan dan dampak lain. Tapi kami optimis kunjungan akan tetap datang karena ini kan berlaku di dua pulau, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Padar. Rinca dan pulau-pulau lain tidak berlaku tariff ini sehingga wisatawan yang mau ke Komodo silahkan ke Komodo dan yang tidak bisa ke Komodo silahkan ke Pulau Rinca. Dan Pemerintah sekarang lagi mengkaji untuk menciptakan destinasi-destinasi selain Komodo dan Padar di Labuan Bajo dan sekitarnya,” tandasnya. (ran)

Komentar